Ketika Abraham Lincoln menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal di Gettysburg pada pada tahun 1863, ia secara sederhana menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). tetapi kalau diteliti lebih mendalam, inti dari demokrasi itu adalah pemerintahan "oleh rakyat". Mengapa demikian ?
alasannya karena semua pemerintahan, apapun bentuknya, berasal dari rakyat (tak ada seorangpun diantara mereka yang memerintah yang bukan berasal dari rakyat), dan karena sebuah pemerintahan otoriter bisa juga berbuat baik untuk kepentingan rakyat (biasanya disebut benevolent authority regime). Jadi, hanya pemerintahan oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi.
sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan memiliki sifat sifat ang sama, yaitu kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk memaksa semua pihak agar menaati hukum dan peraturan itu. beda antara sistem demokratis dan yang tidak demokrati terletak pada kenyataan bahwa didalam sistem yang tidak demokratis kesepakatan rakyat tidak merupakan persyaratan. Didalam sistem yang demokratis, rakyatlah yang memiliki kedaulatan.
alasannya karena semua pemerintahan, apapun bentuknya, berasal dari rakyat (tak ada seorangpun diantara mereka yang memerintah yang bukan berasal dari rakyat), dan karena sebuah pemerintahan otoriter bisa juga berbuat baik untuk kepentingan rakyat (biasanya disebut benevolent authority regime). Jadi, hanya pemerintahan oleh rakyatlah yang murni mencerminkan demokrasi.
sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan memiliki sifat sifat ang sama, yaitu kewenangan untuk membuat hukum atau peraturan, serta kekuasaan untuk memaksa semua pihak agar menaati hukum dan peraturan itu. beda antara sistem demokratis dan yang tidak demokrati terletak pada kenyataan bahwa didalam sistem yang tidak demokratis kesepakatan rakyat tidak merupakan persyaratan. Didalam sistem yang demokratis, rakyatlah yang memiliki kedaulatan.
Rakyat berhak mengganti sebuah pemerintahan yang dipandang sudah tidak lagi mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, melalui pilihan suara mayoritas yang diperoleh lewat pemilihan umum yang bebas. Didalam konteks ini, lebih lanjut dipahami bahwa sistem pemerintahan yang demokratis hanya mungkin dibangun jika kelompok minoritas dari warga negara mau menerima pemerintahan mayoritas, dan kelompok mayoritas benar-benar siap untuk menghormati hak-hak minoritas. Ini merupakan salah satu kesepakatan-kesepakatan etis yang mutlak hadir dalam demokrasi.
Referensi buku : M. Ryaas Rasyid "Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemeimpinan"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar